Selasa, 10 Mei 2011 , 10:13:00 Target 300 Ribu Pelanggan

 

RESMIKAN: Wali Kota Pontianak Sutarmidji, meresmikan pusat layanan pelanggan AXIS Shop di jalan Gajah Mada No.127, kemarin (9/5). HARYADI/PONTIANAK POST

PONTIANAK—Sebagai operator 3G dan GSM nasional yang selalu memberikan penawaran produk dan layanan yang sangat terjangkau, kemarin (9/5), AXIS meresmikan pusat layanan pelanggan yang diberi nama AXIS Shop di Jalan Gajahmada No.127 Pontianak.Selain Vice President Sales and Distribution AXIS, Syakieb Ahmad Sungkar, peresmian AXIS Shop di Pontianak juga dihadiri Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Regional Sales Manager AXIS Kalimantan, Ericshon Silitonga dan jajaran manajeman AXIS. Vice President Sales and Distribution AXIS Syakieb Ahmad Sungkar memaparkan, saat ini para pelanggan AXIS di Kalbar, khususnya di Pontianak, dapat menikmati layanan seluler AXIS yang semakin berkualitas, hemat dan terjangkau ditambah akses mudah untuk mendapatkan informasi seputar produk dan layanan AXIS.

Menurutnya, pembukaan kantor layanan pelanggan AXIS di Pontianak menunjukkan komitmen AXIS untuk selalu memberi nilai lebih kepada para pelanggan tidak hanya menghadirkan produk layanan yang memberikan nilai lebih, tetapi juga layanan yang baik dari petugas layanan pelanggan AXIS yang andal.“Hadirnya AXIS Shop di Pontianak ini kami harapkan dapat meningkatkan pelayanan terbaik kami kepada seluruh pelanggan AXIS yang ada di Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya,” ujarnya. Menurutnya, AXIS Shop di Pontianak merupakan yang ke-44 se-Indonesia dan akan terus berupaya memberikan kepuasan kepada para konsumen dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan.          

Terkait jumlah pelanggan, sejak hadir di Indonesia hingga saat ini jumlah total seluruh pelanggan AXIS lebih dari 10 juta pelanggan. Sementara khusus pelanggan di Kalimantan sekitar 300 ribu pelanggan, dimana Kota Pontianak menjadi salah satu wilayah yang memberikan konstribusi terbesar. “Dan dalam waktu dekat kami menargetkan khusus di Kalbar jumlah pelanggan bertambah menjadi 300 ribu orang,”katanya.Hadirnya AXIS Shop di Pontianak, disambut baik Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Menurutnya saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalbar khususnya di Kota Pontianak berkembang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan target pendapatan asli daerah Pontianak yang sebelumnya pada tahun 2009 hanya Rp54 miliar namun pada tahun 2011 naik menjadi Rp134 miliar.
“Saya rasa dengan mulai meningkatnya perekonomian di Kalbar umumnya dan Pontianak khususnya, maka pangsa pasar AXIS untuk terus berekspansi di Kalbar terutama di Kota Pontianak masih cukup besar,” jelasnya,  Wali kota berharap, hadirnya AXIS Shop di Pontianak dapat memberikan konstribusi menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir jumlah pengangguran. (ash)

 

Read more »

Kamis, 05 Mei 2011 , 15:44:00 BKD Tunggu Rekomendasi Kemenpan

SUNGAI RAYA— Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya masih menunggu keputusan Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait nasib NIP CPNS Kubu Raya tahun 2010/2011. “Kedepannya memang BKD Kubu Raya akan dipanggil. Namun sampai sekarang belum dipanggil. Kita berharap secepatnya persoalan CPNS Kubu Raya ada titik terang positifnya,” ungkap M. Nuh Syaiman, Kepala BKD Kubu Raya, Rabu (4/5).Menurutnya pemberitaan persoalan CPNS dan beritanya diulang, belum perlu dikhawatirkan peserta lulus. Pasalnya, keputusan final Kemenpan dan RB masih berada di pusat. “Jangan khawatir. Belum pasti CPNS akan diulang. Keputusan tersebut hanyalah sebatas masalah wacana saja. Dan saya pikir warga juga sudah pintar dan bijak menganalisa permasalahan,” ungkap dia.

BKD Kubu Raya, sambungnya, belum dapat memastikan kapan permasalahan CPNS Kubu Raya akan selesai. Namun pihaknya berharap dan terus berusaha supaya para peserta lulus segera diangkat menjadi PNS. “CPNS lulus tidak usah resah dengan persoalan terjadi, tunggu saja. Kami belum bisa janji kapan ini akan selesai karena kewenangannya tidak ada pada kami, kalau kewenangannya ada pada kami sudah kami selesaikan permasalahan dan keluarkan NIP,”  katanya.
Hanya saja, CPNS Kubu Raya sudah mengikuti proses pelaksanaan seleksi CPNS sesuai prosedur dan aturan berlaku. ”Kalau sudah demikian, sebaiknya semua peserta lulus tenang-tenang saja,” kata dia.Selain itu, Kepala BKD Kubu Raya ini juga memberikan penegasan terkait 9 lembar jawaban komputer yang dituding BKN, adalah tidak benar. ”BKN sudah membantahnya. Tidak ada Lembar Jawaban Komputer (LJK) ilegal, yang ada hanya tidak terbaca  atau discan saja,” terangnya. (den)

 

Read more »

Pangdam: Kalbar Tidak Ada NII, Hanya Ada NKRI

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayjen. TNI. Geerhan Lantara, menegaskan di Provinsi Kalbar tidak ada gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang ada hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalbar tidak ada NII, yang ada hanya NKRI,” tegas Pangdam Geerhan Lantara, di Balai Prajurit, Sabtu (30/4).
Menurutnya, saat ini masyarakat Kalbar adalah masyarakat yang cerdas, bukan masyarakat picisan, yakni masyarakatnya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. “Jangan pernah mengkhatirkan masyarakat Kalbar,” ingat Pangdam.
Pangdam optimis, apabila NII berada di Provinsi Kalbar, maka dipastikan masyarakat Kalbar akan berdiri bersama aparat keamanan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Oleh karena itu, Pangdam menegaskan pihaknya akan terus memberikan dukungan terhadap setiap aktivitas positif yang akan dilakukan oleh masyarakat Provinsi Kalbar.
“Permasalahan bela negara, saya percaya, masyarakat Kalbar sudah dewasa dan mereka cerdas memilih,” tegas Geerhan Lantara.
Pangdam mengingatkan bahwa NKRI didirikan atas kehendak seluruh rakyat Indonesia dengan segala pengorbanannya, yakni pengorbanan jiwa, raga dan harta benda. “Jangan kita berbicara masalah kelak terjadi dan saya tegaskan lagi, masyarakat Kalbar sudah dewasa dan bagi warga Kalbar, NKRI adalah harga mati,” katanya.

Read more »

Kamis, 05 Mei 2011 Ikut Sukseskan Pembangunan Kalbar

 

HANGAT: Suasana hangat begitu terasa saat Silaturahmi Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang berdomisili di Kalimantan Barat, Rabu (4/5). Keakraban begitu terasa. Masing-masing saling lepas senyum dan tawa, dalam kebersamaan. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

   PONTIANAK—Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang berdomisili di Kalimantan Barat bertekad untuk ambil bagian menyukseskan pembangunan di provinsi ini.    Hal itu ditegaskan Ketua DPW KKSS Kalbar Kadir Ube saat silaturahmi KKS yang berdomisili di Kalimantan Barat, Rabu (4/5) malam.Sekelompok perempuan muda energik tampil membawakan tarian tradisional pada acara itu. Tarian itu merupakan tradisi KKSS ketika menyambut tamu kerabat, sanak saudara, tamu dalam rangka kebersamaan dan persaudaraan.

Sebab, dalam Islam diajarkan, jika ingin panjang umur, dimudahkan rezeki, perbanyak silaturahmi. "Dimanapun KKSS berada, sebagai insan harus menyukseskan pembangunan terutama di Kalbar, tapi tidak lupakan kampung halaman," kata Kadir Ube. Sepanjang 1.000 km pantai yang ada di Kalbar, ini pasti ditemukan orang yang masih menggunakan bahasa Bugis. Namun, Ube menyatakan, bahwa nilai budaya yang masih terpelihara baik di Sulawesi Selatan, sepertinya kurang dihayati oleh kebanyakan keluarga Bugis di Kalbar ini. Maka dari itu perlu kembali diingatkan dan dimotivasi tentang pentingnya memelihara nilai budaya itu.

Terutama yang berkaitan dengan budaya dan etos kerja. "Jangan mau didahului orang menginjakkan kaki di titian. Jangan mau didahului orang mendapat rezeki,” kata Ube mengingatkan setelah menyebut petuah dalam bahasa Bugis.     Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan. Karena, menurut dia, secara pendidikan memang masih tertinggal. Ini juga perlu dimotivasi. Sekarang ini memang sudah banyak orang Bugis yang memandang bahwa pendidikan begitu penting. “Orang tua sudah mengajarkan, jangan mau ditinggalkan kepintaran. Orang bisa kenapa kita tidak. Saya mohon agar pendidikan menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.

Terlihat diantara sejumlah yang hadir pada acara itu, Panglima Kodam XII Tanjungputa Mayjen TNI Andi Geerhan Lantara, Wakapolda Kalbar Kombes Pol Safarudin, Sekda Pontianak M Akip, mantan Bupati Ketapang yang juga Ketua DPD Golkar Kalbar Morkes Effendi, Wakajati Kalbar.    Sementara Kombes Pol Safarudin merasa bangga, ketika menjalankan tugasnya datang ke suatu daerah, ada tokoh masyarakat Bugis yang bisa menjamin daerah itu aman. Apalagi, bisa menjadi teladan di manapun berada.   

    Di tempat yang sama, Andi Geerhan Lantara mengatakan, berkaitan dengan keberadaan masyarakat Sulsel di Kalbar, nasihat-nasihat dan petuah dari orang tua masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam berkiprah di kehidupan masyarakat Kalbar. “Sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Masyarakat Sulsel mewakili karakter saling menghargai, saling menjaga dan saling mendoakan,” tegasnya. Geerhan menegaskan, dalam masyarakat Bugis, zaman dahulu bagi yang melakukan tindakan memalukan, tentunya mendapat  hukuman. Dia percaya, sampai saat ini hal itu masih berlangsung. “Saya percaya trah Bugis tidak akan pernah bergeser,” katanya. (ody)

 

Read more »

Pemerintah Mesti Bangun Ekonomi Daerah

KETAPANG – Fraksi Rakyat DPRD Ketapang mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam mengupayakan pencapaian pendapatan daerah membangun kekuatan ekonomi di luar dana alokasi dari pemerintah pusat. "Bagaimana mengembangkan potensi asli daerah, terlihat jelas ketergantungan daerah ini atas dana perimbangan pusat masih mutlak," kata juru bicara fraksi, Al Muhammad Yani, saat membacakan tanggapan atas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2010, belum lama ini di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, langkah strategis perlu dimaksimalkan, meskipun ada kenaikan antara target dengan realisasi pada besaran PAD pada APBD 2010. Namun, pertanyaannya, apakah realisasi naik dibandingkan target kinerja yang maksimal atau karena penyusunan target PAD minimal. "Ini penting, terkait dengan kajian potensi PAD, sehingga dapat dinilai," kata Yani.Dalam menjalankan APBD, menurut dia, DPRD juga mengingatkan agar jangan sampai melupakan apa tujuan dari perencanaan dalam penyusunan anggaran, yang berpedoman pada kebijakan umum APBD (KUA).

"Paling utama adalah dalam pelaksanaan program itu, harus sesuai dengan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi," katanya. Ditambahkannya, dengan telah disetujui beberapa raperda tentang pajak dan retribusi daerah sebagai dasar pungutan, diharapkan mampu untuk kepentingan peningkatan penerimaan PAD. "Perda-perda tersebut diminta untuk dimaksimalkan dengan memperkuat pengawasan dan pengendalian, sehingga PAD lebih maksimal," kata Yani.DPRD Ketapang hingga sekarang masih membahas beberapa raperda. Bahkan untuk mempercepat penyelesaiannya dibentuk beberapa panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan raperda. (fah)

 

Read more »

Izin Perkebunan

MEMBAHAS masalalah perkebunan di Kalimantan Barat pembentukan pansus akan diupayakan kalangan legislatif. Menyangkut urusan perizinan dan pengelolaannya. Agar pemasalahan perkebunanan tidak menimbulkan polemik ketika sedang beroperasi. “Kita akan mengupayakan bentuk pansus perizinan perkebunan. Untuk mewujudkan bersama dalam mencari format terbaik masalah perkebunan. Proses perizinan merupakan tahapan penting dan menentukanSupaya keberadaan perusahaan perkebunan tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat,” kata anggota komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya kemarin, di Pontianak. Dia mengatakan sulit menutup mata dengan permasalahan yang timbul menyangkut masalah perkebunan.  Salah satu diantaranya persoalan lahan. Hingga memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Yaitu Mengenai isu perampasan lahan milik masyarakat. Menjadi bentuk yang muncul dan butuh jalan penyelesaian. Menurut Retno masalah yang muncul tentu membutuhkan jalan penyelesian. Dengan mencari jalan terbaik untuk menuntaskan persoalan sebagai solusi bersama. Menekan terjadinya konflik masalah lahan ditengah masyarakat. Karena itu, lanjut dia, terpenting yakni menemukan format terbaik. Dalam membahas persoalan perkebunan. “Pembentukan pansus perizinan menyikapi masalah perkebunan akan kita upayakan. Mudahan dalam waktu dekat segera terbentuk,” kata dia seraya menyebut ikut diperhatikan yakni masalah pertambangan. (stm)

Read more »

Sabtu, 07 Mei 2011 , 08:22:00 Tertibkan Izin Tambang Daerah

  JAKARTA—Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) punya nahkoda baru. Ini setelah Thamrin Sihite yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) ESDM dilantik menjadi Dirjen Minerba yang baru.       Setelah dilantik Menteri ESDM, Thamrin pun langsung memaparkan program kerja, salah satunya adalah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. "Semua IUP akan diinventarisir dan ditertibkan," tegasnya setelah pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, kemarin (6/5).

       Menurut Thamrin, langkah penertiban tersebut sudah dimulai dengan mengumpulkan para bupati dan gubernur dari seluruh wilayah Indonesia yang mengeluarkan IUP. "Selasa lalu, kami sudah kumpulkan semua," katanya. Sejak Bambang Setiawan memasuki purna tugas per 1 April lalu, Thamrin Sihite memang sudah ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) dirjen minerba.      Acara bertajuk Rekonsiliasi Nasional Data IUP tersebut dilakukan mengingat masih banyaknya data hasil penyesuaian kuasa pertambangan (KP) menjadi IUP yang bermasalah. Diantaranya, KP masih belum tercatat, banyaknya tumpang tindih dan masih banyak daerah yang penggambaran wilayah izinnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku. "Selama ini, wilayah IUP yang dikeluarkan provinsi dengan kabupaten sering tumpang tindih," katanya.
      Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, dengan sistem pengelolaan dan pengusahaan yang baru di bawah UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang memberikan kewenangan bagi Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk mengeluarkan IUP, maka berpotensi memperburuk keadaan, termasuk potensi kerugian keuangan negara. "Sebab, mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam operasionalnya lemah," ujarnya.
       Data menunjukkan, jumlah KP yang sebelum otonomi daerah tahun 2.000 hanya sekitar 597 KP, pada Agustus 2010 lalu sudah menembus 10.245 KP. Melonjaknya jumlah KP ini berpotensi menyumbang kerusakan lingkungan karena tidak dijalankannya operasi tambang yang benar. "Karena itu, sebaiknya pemerintah meninjau kembali kewenangan daerah untuk mengeluarkan IUP," katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Z Saleh dalam sambutannya mengatakan, dalam roadmap bauran energi nasional, peran batu bara akan terus meningkat, dari 19 persen pada 2005, 23 persen pada 2010, hingga 33 persen pada 2025. "Ini tantangan berat bagi Dirjen Minerba," ujarnya.Tantangan lain yang harus segera dipikirkan oleh Dirjen Minerba, lanjut Darwin, adalah menjaga komitmen pemerintah terkait batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. "Harus ada langkah konkret, baik dari sisi pasokan maupun harga yang terjangkau," katanya. (owi/kim)

Read more »